Outlook Transportasi 2011 Harun al-Rasyid Lubis - detikNews

Jumat, 07/01/2011 18:25 WIB
Outlook Transportasi 2011
Harun al-Rasyid Lubis - detikNews




Jakarta - Di tengah fragmentasi perencanaan dan krisis transportasi yang sedang berlangsung, kinerja transportasi nasional 2011 diperkirakan belum akan beranjak baik. Reform dan amanah dalam undang-undang paket transportasi, sebagian besar belum dapat dipenuhi, karena pondasi-pondasi seperti rencana induk, kelembagaan pendukung serta Peraturan Pemerintah belum tersedia lengkap.
Jumat, 07/01/2011 18:25 WIB
Outlook Transportasi 2011
Harun al-Rasyid Lubis - detikNews




Jakarta - Di tengah fragmentasi perencanaan dan krisis transportasi yang sedang berlangsung, kinerja transportasi nasional 2011 diperkirakan belum akan beranjak baik. Reform dan amanah dalam undang-undang paket transportasi, sebagian besar belum dapat dipenuhi, karena pondasi-pondasi seperti rencana induk, kelembagaan pendukung serta Peraturan Pemerintah belum tersedia lengkap.

Arah rezim regulasi yang diinginkan seperti pemisahan regulator dan operator, membuka
akses kepada swasta dan pemda-pemda untuk turut berkiprah belum sepenuhnya berhasil. Di subsektor perkertaapian dan perhubungan laut, regulator dan operator masih berjalan overlap, terkesan terjadi rebutan dalam menempatkan siapa yang berperan sebagai manajemer infrastuktur ataupun landlord. Hal ini karena sebagian besar incumbent operator masih bersikap statusquo, sementara dari pihak pemerintah sebagai pemilik asset masih belum tuntas memperjelas status dan pemilahan asset barang milik negara dan perusahaan (BUMN) sesuai format perubahan kelembagaan yang diamanahkan dalam paket UU transportasi.

Konsep Rencana Induk disiapkan terpisah masing-masing subsektor, tanpa komunikasi antar instansi pemerintah khususnya dalam aspek investasi dan pendanaan yang seyogiyanya tak luput dari peran Kemenkeu ataupun BKPM. Platform dan basis data yang digunakan tidak ada keseragaman antar moda, sehingga dampak jaringan dan eksternalitas antarmoda tidak ada ukurannya, semua berjalan sendiri-sendiri. Konsep dan inisiatif koridor ekonomi dan konektivitas domestik, bukan lagu baru sama sekali, secara substansi sebagian konsepnya sudah ada selama ini dalam bentuk Sistem Transportasi Nasional dan inisiasi Kapet. Selama ini mandeg karena halangan kordinasi antar lembaga publik pasca kebijakan desentralisasi dan beragam hambatan yang masih ada dalam perijinan investasi.

Angkutan perkotaan dalam daftar tunggu pembenahan kordinasi menjadi job Unit Kerja
Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Walaupun secara tegas belum mencakup aksi mengendalikan tata ruang yang merupakan akar permasalahan kemacetan, seyogiyanya 17 jurus yang pernah dirumuskan untuk Jakarta misalnya, kebanyakan hanya tinggal mengeksekusi saja. Namun tugas UKP4 terkesan hanya terbatas memantau dan menagih realisasi janji dari beragam institusi publik yang berwenang. Kehampaan strong leadership membuat kebijakan yang sudah dirumuskan bersama sulit diimplementasi. Selain Jakarta dan Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) nightmare yang sama tentang kemacetan, tanda-tandanya sudah menjalar ke kota lain seperti Metro Bandung, Surabaya dan Medan, semua menanti affirmative action secara komprehensif, agar ekonomi kota tetap tumbuh langgeng dan berkelanjutan.

Proses perizinan investasi infrastruktur hingga memasuki 2011 masih berjalan zig zag
dan berkepanjangan, seolah-olah negara tidak mengetahui keinginannya yang pasti dan bingung mengkategorikan jenis investasi apakah sebagai direct investment (B to B) ataupun Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Bertele-telenya Departemen Teknis bersama Bappenas mengelola KPS, dan memutuskan BKPM sebagai front office menambah PR baru pembenahan aturan agar BKPM legal sebagai panitia.

Bantuan asing akan tetap menjadi andalan untuk membangun infrastruktur berskala sedang dan besar ditanah air, di tengah keraguan dan kebingungan investor lokal dalam membaca kebijakan investasi yang disiapkan oleh pemerintah. Sebagaimana layaknya bantuan asing, negosiasi untuk meningkatkan peran dan konten sumberdaya/ industri lokal tidak pernah berhasil, sehingga cengkraman ketergantungan semakin menguat, dan tidak bisa dihindari.

*) Harun al-Rasyid Lubis, Associate Professor, Transportation Research Group ITB.


(vit/vit)