Foto: Agus Susanto/Kompas & Ari S/detikcom
"Bahwa nantinya ada yang tidak beres dengan kasus keluarnya Gayus (dari rutan). Saya setuju supervisi KPK dilakukan," ujar Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia (TII) Todung Mulya Lubis kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Selasa (8/11/2010).
Todung mengatakan, saat ini publik meminta ketegasan Kapolri untuk menindak oknum yang terlibat dalam kasus mudahnya Gayus ke luar rutan itu. Ini akan menjadi tantangan pertama bagi Komjen Timur Pradopo membuktikan janjinya soal reformasi Polri.
"Kita lihat saja Kapolri bersikap tegas atau tidak. Bisa membongkar kasus ini nggak. Ambil tindakan, publik masih harus percayai," tambahnya.
Menurut pengacara senior ini, kasus Gayus harus menjadi prioritas Kapolri. "Kasus ini yang menarik perhatian masyarakat. Proses sudah jalan di pengadilan. Kita beri kesempatan kepada kapolri," imbuhnya.
Jika tak segera ditindak, lanjut Todung, citra polisi akan semakin terpuruk. Hal ini membuktikan reformasi di kepolisian masih jauh dari harapan.
"Kalau itu (Gayus) benar bisa mengatur pihak kepolisian, maka kita semakin tidak percaya. Harus membangun sistem yang lebih akuntabel. Semua hal-hal yang dilakukan kepolisian harus bisa dilihat akuntabilitas," tandasnya.
Sebelumnya, Gayus dikeluarkan dari rutan Brimob Kelapa Dua, Depok, untuk berobat. Namun, rupanya mantan pegawai pajak tersebut kembali ke rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Selain itu, ada foto pria yang mirip dirinya saat sedang menonton turnamen tenis di Bali. Gayus telah menyangkal foto itu adalah dirinya.
9 petugas jaga rutan termasuk Kepala Rutan Brimob Kompol Iwan Suyitno telah dicopot dari jabatannya terkait hal ini. Menurut informasi yang beredar, Gayus menyuap sejumlah petugas untuk bisa 'melenggang' bebas di luar rutan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar